kominfo

Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan setiap perusahaan yang melakukan transaksi elektronik untuk melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Dasar hukum:

  • Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  • Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara SIstem Elektronik.

 

Proses permohonan pendaftaran, pengesahan, dan seluruh proses administrasi dilaksanakan secara online melalui portal :

https://layanan.kominfo.go.id (Pendaftaran Tidak dipungut Biaya) 

Kontak KOMINFO:

 pste@mail.kominfo.go.id

 021 – 34830963

 Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ruang PSTE – Gedung Utama lt. 2, Jl. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat 10110

apnic-logo

APNIC Latest Policy Proposals

Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) adalah Regional Internet Registry (RIR) untuk wilayah Asia Pasifik. APNIC bertanggung jawab atas pendistribusian public internet address space dan sumber daya terkait, termasuk Address Space Internet Protocol versi 4 (IPv4), Address Space Internet Protocol versi 6 (IPv6), dan Autonomous System Numbers (ASN). APNIC juga mengkoordinasikan pengembangan dan implementasi kebijakan untuk mengelola sumber daya tersebut.

Kebijakan dan definisi yang dijelaskan dalam dokumen ini dikembangkan oleh komunitas Internet di kawasan Asia Pasifik melalui proses konsensus yang difasilitasi oleh APNIC. Kebijakan tersebut akan diterapkan oleh APNIC, oleh National Internet Registries (NIRs), dan oleh Local Internet Registries (LIRs) di seluruh wilayah.

Judul Deskripsi Author Status Link
PROP-124

Clarification on Sub- Assignments

Proposal ini melarang penggunaan sub-assignment untuk ISP, Data Center, dan Perusahan sejenis. Di dalam proposal ini diatur juga bahwa IP berstatus Assigned tidak boleh di sub-alokasikan lagi. Jordi Palet Martinez Abandoned https://s.id/prop-124
PROP-125

Validation of “abuse-mailbox”and other IRT emails

Proposal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalah kontak invalid pada IRT Contact. mengatur cara validasi kontak abuse dengan mengirimkan email otomatis setiap 6 bulan berisi link yang harus diklik oleh pemilik kontak sebagai konfirmasi jika alamat kontak masih valid. Jika Tidak Ada konfirmasi object whois secure otomatis akan dimarking sebagai “invalid” Jordi Palet Martinez Implemented https://s.id/prop-125
PROP-126

PDP Updates

Proposal ini bertujuan untuk memperhitungkan suara anggota / peserta yang tidak dapat hadir saat mengikuti pengambilan suara PDP pada konferensi APNIC. Jordi Palet Martinez Abandoned https://s.id/prop-126
PROP-127

Change maximum delegation size of 103/8 IPv4 address pool to a /23

Pengurangan ukuran delegasi IPv4 maksimum dari APNIC IPv4 103/8 address pool dapat memperpanjang waktu habisnya 103/8. Anggota baru APNIC akan mendapatkan keuntungan saat ini dimana perusahaan baru dapat memperoleh IPv4 address space di wilayah layanan APNIC tanpa melalui proses jual-beli dan dapat mempersiapkan migrasi ke IPv6. Pada proposal ini tertulis bahwa anggota yang belum memiliki blok 103/8 masih berkesempatan mendapatkan /23 blok IPv4 dari blok 103/8. Ching-Heng Ku, Aftab Siddiqui, Yen-Chieh Wang Implemented https://s.id/prop-127
PROP-128

Multihoming not required for ASN

Proposal ini memperbolehkan perusahaan / instansi merequest ASN tanpa syarat memiliki network multihoming. Jordi Palet Martinez Implemented https://s.id/prop-128
PROP-129

Abolish Waiting list for unmet IPv4

requests

Bertujuan untuk menghapus waiting list karena recovered address space dari IANA atau APNIC yang tidak mencukupi. Recovered address space dari IANA atau APNIC hanya disediakan untuk anggota baru. Dampaknya setiap anggota IDNIC hanya dapat menerima maksimal /23 blok IPv4. Jordi Palet Martinez Implemented https://s.id/prop-129
PROP-130

Modification of transfer policies

Kebijakan transfer untuk resource IPv4, IPv6 dan ASN saat ini memiliki perbedaan antara hal yang diperbolehkan dan tidak, terutama dalam kasus intra-RIR dan antar-RIR. Kebijakan ini juga tidak jelas mencakup lingkup satu perusahaan utuh atau bagian dari perusahaan dalam kasus merger dan akuisisi serta kasus reorganisasi atau relokasi perusahaan. Jordi Palet Martinez Tidak Mencapai Konsensus di APNIC49 https://s.id/prop-130
PROP-131

Editorial changes in IPv6 Policy

Proposal ini bertujuan untuk menyederhanakan policy IPv6 menjadi:

1. End user mendapatkan Alokasi dari ISP sebesar /64

2. Alokasi minimum untuk anggota adalah /48

Jordi Palet Martinez Implemented https://s.id/prop-131
PROP-132

RPKI ROAs for unallocated and unassigned APNIC address space (was: AS0 for Bogons)

Address space yang dikelola oleh APNIC yang memiliki status “unallocated” atau “unassigned” dianggap sebagai “Bogon address space“. Bogons didefinisikan di RFC3871: “Bogon” (jamak: “bogons”) adalah paket dengan alamat IP yang berasal dari address block yang belum dialokasikan oleh IANA atau Regional Internet Registries (ARIN, RIPE NCC, APNIC, AFRINIC dan LACNIC ) serta semua alamat yang dicadangkan oleh RFC untuk penggunaan pribadi atau khusus.

Tujuan membuat ROA RPKI dengan Origin AS 0 untuk address space APNIC yang tidak dialokasikan dan tidak di-advertise (unallocated and unassigned) adalah untuk membatasi penyebaran BGP announcements yang mencakup ruang bogon tersebut.

Aftab Siddiqui Implemented https://s.id/prop-132
PROP-133

Clarification on Sub-Assignments

Proposal ini mempertegas bahwa Assigned address space hanya data digunakan oleh end user. Jordi Palet Martinez Tidak mencapai Konsensus APNIC49 https://s.id/prop-133